UNIVERSITAS JEMBER

Selasa, 30 April 2013

Pendidikan di banyuwangi

Pendidikan Pro Rakyat Menuju Banyuwangi Cerdas

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara. Untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas wajib pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kecakapan hidup (life skills). Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Banyuwangi mengamanatkan pendidikan yang bermoral dan berakhlaq, yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, kreativitas, inovasi dan budi pekerti dalam suatu kesatuan.

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain indeks pendidikan, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan yang dihitung dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, mengalami peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2007-2010, indeks pendidikan pada  kisaran 72-73, meningkat signifikan pada tahun 2011-2012 mencapai 74 lebih. Kondisi ini juga terjadi pada prosentase angka melek huruf penduduk. Pada tahun 2007-2010, angka melek huruf pada  kisaran 86,4-86,6, meningkat signifikan pada tahun 2011-2012 menjadi 87,8. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2007-2010, pada  kisaran 6,6-6,8 tahun, meningkat signifikan pada tahun 2011-2012 menjadi 6,9 tahun. Capaian ini juga nampak dalam konstelasi regional, bahwa dibandingkan dengan Kabupaten Jember, Situbondo, Bondowoso, seluruh indeks pembangunan pendidikan (indeks pendidikan, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah), Banyuwangi merupakan yang paling tinggi diantara 4 Kabupaten tersebut (hasil Susenas yang dirilis BPS Provinsi Jawa Timur 2012).

Indikator lainnya antara lain angka partisipasi kasar SLTA di tahun 2011 sebesar 59,25 persen meningkat tahun 2012 menjadi 73,23 persen. Angka partisipasi Murni (APM) pada SD/MI/Paket A tahun 2012 sebesar 98,69, mengalami kenaikan dari 98,47 di tahun 2011. APM SDMP/MTs/Paket B tahun 2011 sebesar 80,45 persen dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 80,48 persen. APM SMA/SMK/Paket C meningkat signifikan dari tahun 2011 yang hanya sebesar 44,89 persen menjadi 52,81 persen pada tahun 2012. Angka partisipasi sekolah (APS) naik 1 persen lebih, dari 103,14 persen di tahun lalu, sekarang menjadi 104,29 persen. Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah pertama, APS di tahun 2010 pada angka 91,75 naik menjadi 93,09 di tahun ini. APS Pendidikan Menengah Atas juga menunjukkan kinerja yang luar biasa, APS di tahun 2010 sebesar 50,75 persen meningkat signifikan pada  tahun 2012 menjadi sebesar 61,57 persen atau meningkat 10 persen lebih.

Data-data diatas menunjukkan kemajuan capaian indikator pembangunan bidang pendidikan yang telah dicapai Kabupaten Banyuwangi dalam 2 tahun terakhir. Namun demikian, kedepan masih harus dipacu lagi. Target capaian pada tahun-tahun mendatang, indeks pendidikan Banyuwangi serta indikator lainnya diharapkan lebih tinggi dari rata-rata kabupaten kota di Jawa Timur.

Di sisi anggaran, sebagai prioritas utama pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengalokasikan anggaran dalam prosentase paling besar. Dari total APBD 1,63 trilyun rupiah tahun 2011, dialokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 561,2 milyar atau sebesar 34,4 persen. Anggaran ini meningkat signifikan pada tahun 2012, dari total APBD 1,86 trilyun rupiah, dialokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 791,4 milyar atau sebesar 42,5 persen. Anggaran bidang pendidikan jauh melampaui alokasi untuk urusan lainnya.  Dengan dukungan Pusat, Pemerintah daerah berkomitmen memenuhi seluruh sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahun 2012 dialokasikan 87,6 milyar untuk kegiatan fisik guna menunjang wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun. Kegiatan fisik tersebut meliputi, rehabilitasi bangunan sekolah, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan buku dan alat tulis siswa, pembangunan perpustakaan, pengadaan perlengkapan dan mebeler sekolah yang tersebar di 24 kecamatan di Banyuwangi.

Meskipun alokasi anggaran pendidikan cukup besar, namun disadari bahwa masih terjadi disparitas;  antara sekolah negeri dan swasta, antara sekolah yang di daerah pinggiran dan daerah perkotaan. Untuk itu pada kesempatan ini disampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah di pinggiran pelosok wilayah Banyuwangi, yang dengan keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki, tetap eksis menunjukkan prestasi dan dedikasinya untuk turut serta membangun pendidikan di Banyuwangi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena pelayanan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat, dan tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, maka Pemerintah Daerah berkomitmen, untuk tidak membebani pengeluaran-pengeluaran yang menjadi hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan. Memang benar bahwa PP 17 tahun 2010 memberikan ruang adanya peran serta masyarakat, namun demikian insan pendidikan harus mempunyai common sense terhadap kapan dan dimana peran serta diterapkan, melakukan rasionalisasi dan verifikasi terhadap RAPBS, sehingga tidak membebani masyarakat. Bukan sesuatu yang luar biasa, ketika sarana prasarana lengkap, input baik dan memperoleh hasil yang baik, tetapi justru menjadi luar biasa bahwa di tengah keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan input, namun menghasilkan lulusan-lulusan yang berprestasi.

Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) sebagai inovasi dikalangan Pendidikan untuk meringankan beban siswa kurang mampu, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Melalui program SAS, telah dibudayakan kepedulian siswa untuk menyisihkan sebagian dananya kepada siswa yang kurang beruntung, dan ini menunjukkan hasil yang memadai. Pada tahun 2012 infaq yang diperkirakan terkumpul mencapai 480 juta rupiah, yang akan di-shodaqoh-kan kepada 1.333 siswa yang kurang mampu. Namun hasilnya sungguh diluar dugaan, berkat kepedulian, kerja keras dan dukungan semua pihak, SAS di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 750 juta lebih, sehingga target sasaran awal yang hanya sebesar seribu lebih, meningkat menjadi 6.142.


PENINGKATAN SDM
Tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang bermutu. Untuk itu, salah satu prioritas dalam pembangunan pendidikan adalah peningkatan mutu pendidikan. Sebagai prioritas pembangunan pendidikan, alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidik dan kependidikan harus menjadi prioritas pula. Gagasan berbagai pihak terutama dari PGRI, terhadap review proporsi alokasi anggaran perlu mendapat respon yang baik. Saat ini anggaran untuk kegiatan fisik jauh lebih tinggi dibanding anggaran untuk peningkatan kualitas. Kedepan proporsi alokasi ini perlu dirasionalisasi, misalnya 40 persen untuk peningkatan kualitas dan 60 persen untuk pemenuhan kebutuhan fisik.

Tantangan terbesar pembangunan pendidikan Banyuwangi lainnya adalah terbatasnya jumlah mutu tenaga pendidik. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan 6,038 milyar untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT).

Di samping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah telah mengembangkan program sertifikasi guru, yang menjadi jawaban atas tuntutan remunerasi. Semua pihak berharap bahwa program sertifikasi tersebut harus memberikan korelasi peningkatan profesi guru dengan peningkatan mutu pendidikan yang dicirikan antara lain dari nilai Ujian Nasional.  Meskipun masih belum merata di banyak sekolah, namun prestasi-prestasi dalam bidang kependidikan terus diraih. Di tahun ini, kabupaten Banyuwangi mendapat peringkat 1 nilai Ujian Nasional (Unas) SMK tingkat Jawa Timur dan peringkat 6 nasional. Program Adiwiyata, Banyuwangi berhasil menjadi Juara I tingkat propinsi sekaligus juara Nasional tahun 2012. Di bidang Olahraga, Sulaiman, putra Banyuwangi meraih Juara I pencak Silat Kelas D tingkat propinsi Jawa Timur. Di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mendapat prestasi melalui Unggulan komputer Otomasi, dengan pemanfaatan energi alternatif berhasil menciptakan sumber energi matahari sebagai penggerak sepeda.

PENDIDIKAN KEJURUAN
Pendidikan kejuruan merupakan program andalan pemerintah pusat termasuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, harapannya outcome pendidikan kejuruan ini terserap ke dunia kerja, baik dengan berwirausaha mandiri maupun terserap ke perusahaan-perusahaan swasta. Namun harus disadari bahwa sekolah menengah kejuruan negeri hanya 8 unit,  lainnya sejumlah 40 sekolah kejuruan bertatus swasta, yang kondisinya beragam. Untuk itu komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah meningkatkan kapasitas, memberdayakan sekolah-sekolah yang sudah ada dan tidak mendirikan sekolah baru sehingga outcome pendidikan ini sesuai harapan.

PENDIDIKAN PADA SEKOLAH KEAGAMAAN
Saatnya tidak ada dikotomi antara sekolah keagamaan dibawah kementerian agama dengan sekolah-sekolah umum di bawah naungan Dinas Pendidikan, pendidikan untuk semua, tidak ada diskriminasi. Untuk itu presiasi yang sangat tinggi disampaikan Pemerintah daerah kepada Sekolah di bawah Kementerian Agama atas dedikasinya anak bangsa, putra-putri daerah untuk kemajuan Banyuwangi.  Meskipun masih terbatas, saat ini telah ada 81 kegiatan rehabilitasi madrasah yang masing-masing mendapatkan alokasi 90 juta rupiah. Selain itu insentif guru TPQ per tribulan telah dianggarkan sebesar 500 ribu rupiah tiap 3 bulan sekali, serta beberapa kegiatan lainnya antara lain BOSDA siswa madrasah diniah dan tunjangan guru madrasah diniah.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar